Undang Undang Desa

Hari ini, 19 Desember 2013, UU Desa disyahkan. Sudah sangat lama masyarakat desa menantikan diputuskannya UU Desa ini.  Tentunya dengan berbagai alasan mereka menunggu. Ada yang karena ingin jabatannya diperpanjang. Ada yang karena ingin mendapatkan tunjangan tetap. Ada yang ingin bermain-main proyek ditingkat desa. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain sehingga mereka menunggu di-dhog-nya UU Desa ini.

Namun disamping alasan-alasan itu semua, tentu ada satu alasan yang paling mendasar yang tidak boleh dilupakan. Yaitu peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa itu sendiri. Karena untuk inilah UU Desa ini disyahkan. Jangan lupa… Masyarakatlah tolok ukurnya.

Sudah saatnya bagi desa-desa untuk membuktikan bahwa kita mampu melaksanakan amanat UU Desa dengan baik. Harus kita akui, bahwa kemungkinan terjadinya korupsi memang ada. Dan itu adalah hal yang wajar. Dalam setiap lumbung PASTI ada tikusnya. Namun kita harus mampu mengendalikan populasi tikus-tikus tersebut. Terutama sekali bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mereka harus lebih meningkatkan kinerja dan kemampuan administrasi mereka.

Masyarakat desa, yang notebene sebagai bagian pelaksana dari UU Desa, juga harus berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan UU Desa ini. Sehingga terbentuk sebuah sistem yang bersinergi. Mungkin diawal pelaksanaan UU Desa ini akan terjadi ke-”kikuk”an dalam manajemennya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, UU Desa ini akan menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi masyarakat desa.

Jika kita menilik perimbangan keuangan antara kota dan desa, sebenarnya UU Desa ini masih terasa seperti permen gula-gula untuk mendiamkan seorang anak yang sedang menangis. Tapi tidak apalah. Seberapapun itu, harus kita syukuri…